FALSAFAH PEMBANGUNAN

1. Latar Belakang

Pada masa sebelum krisis multidimensi 1997, prioritas pembangunan lebih dititikberatkan pada pembangunan ekonomi saja. Hal ini menyebabkan tolok ukur keberhasilan pembangunan terlalu berat didasarkan pada besaran-besaran ekonomi yang pada akhirnya mereduksi hakekat pembangunan itu sendiri.

Walaupun capaian pembangunan dilihat dari besaran-besaran tersebut sangat mengesankan, akan tetapi pada kenyataannya menyimpan berbagai permasalahan mendasar yang harus segera diatasi. Permasalahan tersebut antara lain meliputi : ketidakmerataan pembangunan baik dari segi akses produksi, ketimpangan sektoral maupun regional, ter-alieanasi-nya manusia Indonesia dari kemerdekaan berbudaya dan menunjukkan jati-diri, kecenderungan penyeragaman perilaku dan hilangnya budaya lokal, eksploitasi sumberdaya alam yang dimonopoli negara, dominannya pendekatan stabilitas politik untuk memperlancar pertumbuhan ekonomi, dan konsumerisme.

Pada era reformasi dewasa ini, belum cukup terlihat perubahan struktural yang jelas mengenai cara pandang pembangunan. Pembangunan masih dianggap sebagai upaya pencapaian besara-besaran ekonomi. Perlu ada semacam analisa komparatif untuk mencari paradigma pembangunan yang kita butuhkan untuk masa depan.

2. Menggali Falsafah Pembangunan

Falsafah Pembangunan

Filosofi dasar pembangunan Indonesia pada dasarnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang menyeluruh, dalam perspektif budaya, meliputi aspek pribadi manusia, lingkungan kemasyarakatan dan teknologi (anthropos, oikos, etnos). Singkatnya pembangunan harus berwawasan humanis dan emansipatoris. Dengan melibatkan aspek pribadi (anthropos), maka pembangunan seyogyanya dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Dengan demikian pembangunan harus menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas, terampil dan berbudi-pekerti luhur. Salah satu konsekuensinya adalah penyediaan hak dasar manusia Indonesia antara lain melalui penyediaan pendidikan, pangan, papan dan kesehatan oleh negara kepada setiap warga negara.

Pembangunan juga harus mempertimbangkan lingkungan dimana manusia hidup (oikos). Pembangunan yang membawa dampak kerusakan lingkungan, walaupun pada saat yang sama membawa pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan, pada dasarnya tidak menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Dalam hal demikian, alternatif pola eksploitasi sumberdaya alam selayaknya menjadi isu utama.

Aspek kemasyarakatan (etnos) juga penting menjadi target pembangunan. Kebebasan menjalankan agama dan mempertahankan tradisi lokal merupakan kearifan hakiki yang harus dijamin oleh negara. Semua alasan pembangunan yang mengabaikan prinsip-prinsip etnos berarti menyalahi tujuan pembangunan. Penghapusan kearifan budaya lokal demi penyeragaman administrasi pemerintahan tidak menghargai aspek etnos pembangunan.

Aspek tekne juga menjadi pertimbangan pembangunan. Salah satu ciri perkembangan peradaban manusia adalah kemampuannya menemukan teknologi untuk mempermudah kehidupan. Akan tetapi apabila teknologi itu harus diimpor dengan harga mahal tanpa ada transfer pengetahuan, maka tujuan pembangunan manusia Indonesia telah melenceng dari rel-nya walaupun menghasilkan pertumbuhan secara cepat dari sisi output.

Model Pembangunan

Dengan memahami tinjauan filosofi tentang esensi suatu pembangunan sebagaimana telah diuraikan, karena itu suatu model pembangunan pada dasarnya harus memenuhi beberapa prinsip nilai berikut ini :

1. Pertumbuhan ekonomi untuk memerangi kemiskinan (efek having) ;
2. Pertumbuhan diri yang sangat penting untuk meniadakan alienasi baik secara pribadi maupun sosial (efek being) ;
3. Solidaritas bangsa untuk menghindari disintegrasi ;
4. Partisipasi masyarakat, bukan marginalisasi ;
5. Pemerataan untuk menghindari ekploitasi ;
6. Otonomi sehingga tidak terjadi alienasi atas kemandirian ;
7. Keadilan sosial ;
8. Keamanan ;
9. Keseimbangan lingkungan.

Poin pertama dan kedua menunjukkan manusia sebagai pelakunya (aktor). Poin ketiga sampai keenam struktur (pola sosial) dimana manusia tidak bisa lepas dari lingkungannya. Sedangkan poin ketujuh hingga kesembilan merupakan relasi dinamis antara aktor dan struktur. Model demikian merupakan model pembangunan emansipatoris yang mana sangat mencerminkan etos pembebasan. Pembebasan dimaksud mencerminkan spirit memperjuangkan keadilan dan persamaan hak, dengan menggali kembali norma dan pranata sosial yang selama ini pada hakekatnya hidup ditengah-tengah masyarakat. Komunikasi dan interaksi sosial-nya memerlukan pranata sosial yang tertib, disiplin dan patuh hukum. Model demikian juga bukan suatu value-free model, melainkan value-oriented model. Ini terlihat dalam konsep pembangunan nasional karena terkait dengan cita-cita politik. Dengan demikian, paradigma komunikasi dan dialog itu penting, bukan hanya paradigma kerja.

Pendekatan Pembangunan

Pendekatan pembangunan, pada akhirnya juga harus berubah. Kalau dahulu menggunakan pendekatan yang serba mengedepankan rasionalisme perhitungan dalam suatu proses pembangunan (neo-positivisme) yang sangat linear dan instrumental, sekarang harus menggunakan pendekatan realisme (berdasarkan kenyataan-kenyataan riil), konstruktivisme (bagaimana membentuk pembangunan berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut), dan kritisisme (terutama terhadap distorsi-distorsi sosial yang terjadi). Juga perlu menggunakan pendekatan desentralisme (bukan pada penyeragaman), yang pada aplikasi menghargai pluralisme budaya, adat dan local genius. Disamping itu, pendekatan mekanisme pasar sudah tidak bisa digunakan lagi, karena harus beralih ke pendekatan pemenuhan hak dasar (rights based approach) yang antara lain meliputi hak fisiologis, rasa aman, harga diri, kebersamaan dan aktualisasi diri.

3. Rekomendasi : Demokrasi Ekonomi sebagai Katalis

Pembangunan nasional yang kita perlukan adalah suatu pembangunan yang jangan lagi melihat persoalan kesejahteraan masyarakat hanya terbatas sebagai permasalahan teknis makro-ekonomi. Pembangunan nasional harus lebih mengedepankan upaya mencari jalan keluar permasalahan kesejahteraan masyarakat secara lebih struktural, dan meletakkan peran pembangunan ekonomi di tataran teknis pembangunan. Karenanya pembangunan ekonomi tidak perlu menjadi satu-satunya prioritas pembangunan, tetapi sebagai teknis dari pembangunan itu sendiri. Hal itu mengingat prioritas pembangunan adalah manusia itu sendiri baik sebagai subjek maupun objek. Untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pro-pertumbuhan, pro-penciptaan lapangan kerja, dan pro rakyat miskin, maka demokrasi ekonomi merupakan mekanisme yang sangat penting. Hal ini juga selaras dengan landasan konstitusi kita UUD'45.

Dewasa ini masalah yang dialami Indonesia sangat pelik dan kronis, antara lain (i) bayang-bayang inflasi tinggi, (ii) nilai tukar rupiah yang selalu bergolak, dan (iii) defisit anggaran yang kronis. Disamping itu permasalahan-permasalahan persediaan (supply-side) selalu terjadi sebagai akibat negara kepulauan, lemahnya infrastruktur transportasi, disamping terdistorsinya birokrasi sebagai pengemban pelayanan publik, telah menyebabkan inflasi inti (core-inflation) Indonesia tetap tinggi. Nilai tukar selalu bergejolak dan lemah karena tingginya kebutuhan impor sebagai akibat bangun struktur industri yang belum menunjukkan aspek kemandirian ekonomi.

Permasalahan yang dihadapi Indonesia tersebut merupakan permasalahan makro-ekonomi, akan tetapi penanganannya tidak boleh hanya dengan pendekatan teknis makro-ekonomi. Selama ini kita terlalu mudah memutuskan untuk mengimpor barang-barang yang sesungguhnya dapat kita buat sendiri dan cenderung tidak tekun membangun kapasitas dan kemampuan berproduksi dalam jangka panjang. Hal ini terekam dalam ketergantungan kita pada produk impor, mulai dari impor barang jadi hingga impor barang modal dan barang setengah jadi. Hal ini berujung pada permasalahan kebutuhan devisa yang besar, baik untuk memenuhi berbagai barang kebutuhan rakyat, hingga untuk keperluan investasi barang modal. Karena itu, harus ada pendekatan struktural untuk memutus mata rantai lemahnya makro-ekonomi.

Pertama adalah pembangunan pertanian. Hal ini disadari karena potensi penciptaan lapangan kerja sangat besar di sektor ini terutama bagi kelompok miskin, disamping potensi pertumbuhan yang besar apabila dikembangkan menjadi agro-industri. Pembangunan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bagian terbesar rakyat Indonesia, pada gilirannya akan memberikan landasan bagi berdirinya sektor industri manufaktur yang lebih kokoh, baik sebagai potensi pasar, penyedia tenaga kerja maupun bahan baku untuk diolah.
Kedua adalah pengembangan energi alternatif. Pembangunan tidak akan menghasilkan pertumbuhan kalau energi yang menggerakkanya habis. Energi atom dan bio-energi merupakan alternatif yang sangat potensial di samping energi fosil lainnya yang belum dikembangkan seperti batubara dan gas alam.
Ketiga adalah membangun industri bahan baku. Dengan ini, kita mengolah hasil bumi kita menjadi bahan baku industri sehingga melepaskan ketergantungan dari kebutuhan impor.
Keempat membangun industri manufaktur (yang mengolah hasi-hasil dan potensi sektor pertanian) dan barang modal, sehingga struktur industri Indonesia menjadi kokoh baik dari bahan baku, manufaktur (pemprosesan), dan barang modal. Disinyalir timpangnya industri menengah (missing the middle) dalam piramida struktur industri Indonesia telah mengurangi potensi nilai tambah yang cukup signifikan, sehingga potensi penyerapan tenaga kerja juga hilang.

Pola di atas menggambarkan operasionalisasi suatu demokrasi ekonomi dalam kehidupan ekonomi, dimana bercirikan terdesentralisasinya pelaku-pelaku ekonomi dengan akses faktor produksi terbuka bagi setiap warga, disamping target pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja bisa tercapai pada saat yang sama. Dengan demikian, demokrasi ekonomi memberikan peluang pada setiap warga untuk mengembangkan dan mengoptimalkan kapasitas diri sebagai aktor ekonomi, sehingga lebih berdaya beli, dan menciptakan pemerataan pendapatan dan lapangan kerja, dan pertumbuhan yang lebih berkualitas.

Dengan mengacu pada falsafah pembangunan dan model pembangunan yang telah diungkapkan di atas, terlihat bahwa pembangunan Indonesia jangan meninggalkan akar budaya. Pembangunan harus melibatkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan mampu menciptakan kesejahteraan. Sehingga akan terjadi humanisme dalam pembangunan.

Partai Demokrat sebagai suatu organisasi politik adalah salah satu wujud representasi masyarakat dapat ikut berperan dalam pembangunan nasional. Dengan jaringan organisasinya yang meluas hingga ke tingkat wilayah yang terendah (hingga pengurus ranting), serta konstituennya yang berasal dari berbagai kalangan dan lapisan, Partai Demokrat dapat menggali potensi kemandirian rakyat dan mendorong tumbuhnya kemampuan produktif elemen-elemen masyarakat baik dalam aspek kegiatan riil ekonomi maupun aspek pembiayaannya. Partai Demokrat dapat juga ikut mengawal jalannya iklim berusaha yang lebih berkeadilan dan mendorong penguatan-penguatan peran pranata dan lembaga sosial ekonomi yang secara khas pada hakekatnya hidup di masing-masing daerah. Bersama partai-partai dan kekuatan politik lainnya, Partai Demokrat dapat memperjuangkan terwujudnya pendekatan dan strategi pembangunan yang benar-benar sesuai dengan peningkatan harkat, kekuatan dan kemandirian pembangunan nasional.

VISUAL IDENTITY PARTAI DEMOKRAT

PENDAHULUAN

Citra dan reputasi partai adalah salah satu unsur utama bagi sebuah partai dalam usahanya untuk mewujudkan cita-cita mereka. Oleh karena itu, membangun reputasi dan citra partai yang sesuai dengan visi dan misi yang termuat dalam AD/ART adalah kewajiban bagi seluruh anggota partai dan simpatisannya tanpa terkecuali. Salah satu faktor penting pendukung citra dan reputasi partai tersebut adalah hadirnya identitas partai yang bisa berupa logo, teks atau akronim, warna dan elemen visual lain yang merepresentasikan sejarah, eksistensi, kepercayaan, filosofi, teknologi, sumber daya manusia, nilai-nilai etis dan kultural, strategi partai serta unsur penting lainnya.

PENJELASAN LOGO PARTAI DEMOKRAT

1. Elemen LOGOGRAM

Lambang Tristar
Partai Demokrat memiliki lambang berupa gambar bintang, bersinar tiga arah dengan warna merah putih pada kedua sisinya dengan latar belakang warna biru tua dan biru laut.
Bintang Merah Putih bersegitiga bermakna suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari tiga wawasan :

1. Nasionalis-Religius : yang bermakna wawasan nasionalis, serta sekaligus bermoral agama.
2. Pluralisme : yang bermakna mengakui dan menghargai serta merangkul berbagai dan semua ras, suku bangsa, profesi, jenis kelamin, agama dan kepercayaan terhadap TUHAN YANG MAHA ESA, serta keberadaan ciri khas setiap daerah yang menyatu sebagai Bangsa Indonesia.
3. Humanisme : yang bermakna mengakui dan menjunjung tinggi nilai dan martabat perikemanusiaan yang bersifat hakiki dan universal, sebagai bukti bahwa Bangsa Indonesia adalah bagian yang integral dari masyarakat dunia.

Bendera
Warna Biru Laut yang terdapat di tengah, melambangkan kesejukan penuh kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam perjuangan dan upaya mewujudkan cita-cita bangsa.
Warna Biru Tua yang terdapat pada bagian atas dan bawah, melambangkan bahwa dalam memperjuangkan dan mengupayakan terwujudnya cita-cita bangsa, maka bersikap tegas, mantap, percaya diri dan penuh optimisme yang senantiasa menjadi ciri utama yang harus dianut semua unsur bangsa dan masyarakat.

2. Makna LOGOGRAM

Warna Merah Putih di masing-masing sisi bintang dengan latar belakang Biru Laut, arti warna Merah Putih adalah kebangsaan atau nasionalisme, dan warna biru berarti Humanisme di tengah pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia atau internasionalisme, yang merupakan wawasan Partai Demokrat.

Warna dasar Biru Laut, seperti halnya samudra yang membentang luas sebagai terminal akhir bagi aliran dan muara dari berbagai sungai yang membawa segala macam limbah, membaur dan menyatu menjadi jernih, namun terlihat berwarna kebiruan, tenang, damai, demikian pula halnya Partai Demokrat, tampil sebagai partai politik yang mampu menghimpun segenap warga Negara Indonesia untuk hidup bersama dan berdampingan secara damai, dan saling menghormati antar sesama anak bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, agama, ras dan golongan.

PENJELASAN SLOGAN/TAGLINE PARTAI DEMOKRAT

Partai Demokrat sebagai partai yang lahir dari rakyat dan berkembang besar karena dukungan rakyat, menyadari sepenuhnya bahwa peran dan simpati dari rakyat sebagai kekuatan utama partai. Berangkat dari fenomena ini maka Partai Demokrat memilih slogan/tagline "Berjuang untuk Rakyat" sebagai satu-satunya slogan/tagline partai yang diangkat pada masa kampanye 2009 sekarang.

Slogan/tagline "Berjuang untuk Rakyat" dianggap tepat untuk melanjutkan slogan/tagline Partai Demokrat yang sebelumnya yaitu "Nasionalis - Religius" karena berbagai alasan kuat sebagai berikut :

1. Slogan/tagline "Berjuang untuk Rakyat" mampu menunjukkan keberpihakan dan tekad Partai Demokrat untuk terus berjuang bersama-sama dengan seluruh rakyat sekaligus mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.
2. Semangat slogan/tagline "Berjuang untuk Rakyat" sangat sesuai dengan visi partai yang termuat dalam AD/ART yaitu bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.
3. Slogan/tagline "Berjuang untuk Rakyat" mampu menggambarkan apa yang telah diperjuangkan oleh pemerintahan Presiden SBY yang jelas merupakan kader utama dari Partai Demokrat, sekaligus menunjukkan tekad dan dukungan untuk melanjutkan perjuangan tersebut pada periode yang akan datang.

PENJELASAN NOMOR URUT PARTAI DEMOKRAT

Angka 31 adalah nomor urut resmi Partai Demokrat sebagai partai peserta Pemilu 2009 yang diperoleh oleh Partai Demokrat berdasarkan keputusan dari KPU yang ditentukan secara undian.

Selanjutnya angka 31 ini akan menjadi angka identitas resmi Partai Demokrat yang selalu menyatu dengan bendera dan logo Partai Demokrat khususnya pada periode Pemilu 2009.

Sumber : Visual Identity Manual Partai Demokrat oleh foxindonesia

KONSOLIDASI INTERNAL PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN SINTANG

Dalam menghadapi Pemilu Legislatif 2009, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Sintang telah selesai melaksanakan konsolidasi internal organisasi sebagaimana diamanatkan Rapat Kerja Cabang I ( Rakercab I ) Partai Demokrat Kabupaten Sintang.

Adapun pelaksanaan Rakercab I Partai Demokrat Kabupaten Sintang yang diselenggarakan pada tanggal 29 Februari 2008 - 1 Maret 2008 selain merupakan amanah konstitusional partai di tingkat DPC, tetapi juga merupakan wadah untuk merumuskan langkah-langkah yang bersifat nyata, responsif, kreatif dan tepat sasaran guna pencapaian cita-cita perjuangan partai.

Berdasarkan hasil Rakercab I Partai Demokrat Kabupaten Sintang maka dikeluarkan rekomendasi sebagai upaya mempertajam target pencapaian dalam rangka pemenangan Pemilu Legislatif 2009 yaitu : 1. KIRKA ( perkiraan keadaan ) ; 2. RENOPS ( rencana operasional ).

Dengan berpedoman rekomendasi ini maka DPC Partai Demokrat Kabupaten Sintang mengambil langkah-langkah strategis yang meliputi :

1. Melaksanakan Musyawarah Anak Cabang ( Musancab ) di 14 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sintang.


2. Konsolidasi kepengurusan sampai tingkat ranting ( DPRt/Desa ) dan anak ranting ( DPARt/Dusun ).


3. Melakukan pemutahiran data base anggota dengan melakukan pendataan ulang Kartu Tanda Anggota ( KTA ) yang telah diterbitkan.


4. Rekrutmen anggota baru secara berkesinambungan dan terus-menerus.


5. Membentuk koordinator kecamatan berdasarkan Daerah Pemilihan yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Sintang.

Dengan telah selesainya seluruh proses konsolidasi tersebut, maka kader - kader Partai Demokrat Kabupaten Sintang yang ikut meramaikan bursa pencaleg-kan pada Pemilu 2009 dapat menggunakan jaringan yang sudah ada di seluruh wilayah Kabupaten Sintang dengan sebaik - sebaiknya untuk melakukan sosialisasi program partai, sosialisasi pencapaian pemerintahan SBY dan tentu saja memperkenalkan diri kepada konstituen partai.