Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Minggu, 22 November 2009

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD KAB. SINTANG TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KAB. SINTANG TAHUN 2009

Selamat Siang, Salam Sejahtera untuk kita semua !


Yang saya hormati, Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota DPRD Kabupaten Sintang ;

Yang saya hormati, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sintang ;

Yang saya hormati, Saudara-Saudara Unsur Muspida Kabupaten Sintang, Saudara Rektor Universitas Kapuas Sintang ;

Yang saya hormati, Saudara Sekretaris Daerah, Para Asisten dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang ;

Yang saya hormati, Saudara Sekretaris Dewan, Saudara Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang ;

Yang saya hormati, Rekan-Rekan Wartawan yang meliput jalannya Sidang Paripurna pada hari ini, hadirin para Undangan serta seluruh masyarakat Kabupaten Sintang yang mendengarkan siaran langsung RRI Sintang dimanapun berada.

Hadirin Sekalian yang saya muliakan !

Pada kesempatan yang membahagiakan dan semoga penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan Rahmat dan Kasih-Nya, kita masih diberi semangat, kekuatan dan kesehatan untuk melanjutkan tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta.

Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada saya mewakili Fraksi Partai Demokrat untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2009.

Demikian pula kepada Saudara Bupati Sintang, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena telah menyampaikan Jawaban Pemerintah atas berbagai hal yang menjadi perhatian Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sintang, pada Sidang Paripurna ke-4 Masa Persidangan IV pada Hari Selasa tanggal 17 November 2009.

Saudara Pimpinan Sidang, serta hadirin sekalian yang saya muliakan !

Sebagai instrumen strategis, yang sejatinya APBD memberikan gambaran yang terang mengenai arah dan tujuan kebijakan pemerintah, maka pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selalu saja membuka ruang bagi Pemerintah Daerah dan DPRD untuk secara sungguh-sungguh memperjuangkan berbagai kegiatan yang sekiranya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Namun demikian kita semua menyadari bahwa Anggaran yang telah disepakati setiap akhir tahun atau selambat-lambatnya awal tahun anggaran merupakan sebuah estimasi dan prakiraan, khususnya mengenai jumlah alokasi anggaran dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga Undang-Undang memberikan ruang akan adanya suatu perubahan dalam APBD sepanjang diperlukan.

Saudara Pimpinan Sidang, serta hadirin yang berbahagia !

Dengan terbuka ruang akan adanya Perubahan dalam APBD tersebut, maka kita berkesempatan untuk menyesuaikan berbagai Asumsi Kebijakan Umum APBD, melakukan pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis Belanja serta memanfaatkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya.

Mengingat waktu pembahasan APBD Perubahan saat ini sangat singkat, Fraksi Partai Demokrat tetap berkeyakinan bahwa perencanaan pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai kegiatan dalam APBD Perubahan Tahun 2009 telah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipasif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Saudara Pimpinan Sidang, hadirin yang kami muliakan !

Berdasarkan pokok-pokok kajian di atas dan setelah fraksi kami mencermati Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perubahan APBD Tahun 2009 yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah, serta setelah kami mendengarkan Jawaban Pemerintah yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati, khususnya atas pertanyaan fraksi kami, maka dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Fraksi Partai Demokrat dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009, untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, selanjutnya diperintahkan untuk di Undangkan dalam Lembaran Daerah.

Pimpinan Sidang, Saudara Bupati, serta hadirin sekalian yang kami muliakan !

Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Fraksi Partai Demokrat berkeinginan agar Pemerintah Kabupaten Sintang menyusun dan menetapkan APBD Tahun Anggaran 2010 secara tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2009, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan pula kepada Pemerintah Kabupaten Sintang agar memenuhi jadwal proses Penyusunan APBD, mulai dari Penyusunan dan Penetapan KUA-PPAS bersama DPRD Kabupaten Sintang hingga dicapai kesepakatan terhadap Raperda APBD antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, paling lambat tanggal 30 Nopember 2009, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Saudara Pimpinan Sidang, hadirin sekalian yang kami muliakan !

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat ini kami sampaikan, dengan menyadari keterbatasan yang kami miliki, kami ingin menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua, jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan yang telah kami sampaikan, Sekian dan terima kasih. Selamat Siang, salam sejahtera bagi kita semua !

Sintang, 17 Nopember 2009

Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sintang
Ketua : Theresia, S.Sos
Sekretaris : Achmad Sutarmin, S.Hut, MM
Juru Bicara : Kelibuk

Sabtu, 11 Juli 2009

SBY-BOEDIONO KALAH DI KABUPATEN SINTANG

Pada tanggal 8 Juli 2009 yang lalu, seluruh rakyat Indonesia telah melaksanakan tugas konstitusional kita dengan memilih presiden dan wakil presiden yang akan memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Apapun hasil pemilu presiden dan wakil presiden tersebut, kita semua rakyat Indonesia patut bersyukur karena seluruh proses demokrasi dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman.

Di Kabupaten Sintang sendiri seluruh pelaksanaan pemungutan suara di TPS-TPS tidak ditemukan kendala yang berarti. Masyarakat dengan antusias menggunakan hak pilih mereka tanpa tekanan dari pihak manapun. Dengan demikian masyarakat dengan bebas memilih pemimpin yang menurut mereka terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia.

Dari seluruh data yang telah diterima oleh Tim Kamda SBY-Boediono Kabupaten Sintang maka perolehan suara Pilpres 2009 di Kabupaten Sintang adalah :

1. Kecamatan Sintang :
  1. Mega - Prabowo = 5.908
  2. SBY - Boediono = 22.878
  3. JK - Wiranto = 3.462
2. Kecamatan Sungai Tebelian :
  1. Mega - Prabowo = 4.195
  2. SBY - Boediono = 9.337
  3. JK - Wiranto = 1.802
3. Kecamatan Kelam Permai :
  1. Mega - Prabowo = 5.111
  2. SBY - Boediono = 3.824
  3. JK - Wiranto = 346
4. Kecamatan Dedai :
  1. Mega - Prabowo = 6.213
  2. SBY - Boediono = 8.162
  3. JK - Wiranto = 1.298
5. Kecamatan Binjai Hulu :
  1. Mega - Prabowo = 2.453
  2. SBY - Boediono = 2.835
  3. JK - Wiranto = 372
6. Kecamatan Ketungau Hilir :
  1. Mega - Prabowo = 7.955
  2. SBY - Boediono = 3.728
  3. JK - Wiranto = 242
7. Kecamatan Ketungau Tengah :
  1. Mega - Prabowo = 9.287
  2. SBY - Boediono = 5.898
  3. JK - Wiranto = 572
8. Kecamatan Ketungau Hulu :
  1. Mega - Prabowo = 8.498
  2. SBY - Boediono = 2.465
  3. JK - Wiranto = 269
9. Kecamatan Sepauk :
  1. Mega - Prabowo = 12.063
  2. SBY - Boediono = 11.490
  3. JK - Wiranto = 1.684
10. Kecamatan Tempunak :
  1. Mega - Prabowo = 7.277
  2. SBY - Boediono = 6.725
  3. JK - Wiranto = 600
11. Kecamatan Kayan Hilir :
  1. Mega - Prabowo = 12.170
  2. SBY - Boediono = 5.353
  3. JK - Wiranto = 1.008
12. Kecamatan Kayan Hulu :
  1. Mega - Prabowo = 7.540
  2. SBY - Boediono = 7.211
  3. JK - Wiranto = 870
13. Kecamatan Serawai :
  1. Mega - Prabowo = 6.598
  2. SBY - Boediono = 4.750
  3. JK - Wiranto = 494
14. Kecamatan Ambalau :
  1. Mega - Prabowo = 6.825
  2. SBY - Boediono = 1.145
  3. JK - Wiranto = 311
Total Perolehan Suara Pilpres 2009 Kabupaten Sintang :
  1. Mega - Prabowo = 102.093 (48,33%)
  2. SBY - Boediono = 95.801 (45,36%)
  3. JK - Wiranto = 13.330 (6,31%)
Dari hasil ini dapat di lihat bahwa pasangan SBY - Boediono hanya menang di daerah perkotaan dimana arus informasi dapat diterima secara baik oleh masyrakat. Sedangkan untuk daerah pedalaman selain masyarakatnya merupakan pemilih tradisional Megawati tetapi juga beberapa isu lokal menjadi pertimbangan bagi mereka untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang mereka anggap dapat lebih mengakomodir kepentingan lokal. Isu-isu lokal tersebut antara lain : persoalan ilegal loging, penambangan emas dan harga karet yang rendah.

Namun demikian apapun pilihannya, masyarakat Indonesia telah memilih pemimpin yang terbaik untuk membawa Indonesia 5 tahun kedepan, tentu saja dengan harapan Indonesia menjadi lebih aman, adil, demokratis dan sejahtera.

Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang yang telah memilih Pasangan SBY - Boediono, semoga apa yang kita amanahkan kepada keduanya dapat dijalankan dengan baik dan akuntabel. Semoga !

Kamis, 04 Juni 2009

AMANAH DARI RAKYAT


Pada tanggal 2 Juni 2008 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang menyampaikan Formulir Model EC 2 bernomor : 124/KPU-STG/V/2009 ; 131/KPU-STG/V/2009 ; 141/KPU-STG/V/2009 perihal : Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sintang ke Sekretariat DPC Partai Demokrat Kabupaten Sintang.

Berdasarkan surat tersebut maka Partai Demokrat Kabupaten Sintang berhak memperoleh 3 (tiga) kursi di DPRD Kabupaten Sintang atas nama :

1. Gregorius Igo, ST (Dapil Sintang 1) dengan perolehan suara sah perorangan 1.009
2. Theresia, S.Sos (Dapil Sintang 2) dengan perolehan suara sah perorangan 1.082
3. Kelibuk (Dapil Sintang 3) dengan perolehan suara sah perorangan 1.714

Total Perolehan Suara untuk Kabupaten Sintang = 13.101
(menempati urutan-3 dibawah Partai Golkar dan PDIP)
Dengan perolehan tersebut maka masyarakat di Kabupaten Sintang telah meng-amanah-kan kepada Partai Demokrat Kabupaten Sintang untuk turut serta secara aktif dan bersungguh-sungguh mencari berbagai solusi terhadap persoalan-persoalan baik yang tengah terjadi maupun yang mungkin terjadi. Maka dari itu izin-kan kami mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada masyarakat Kabupaten Sintang atas kepercayaan dan amanah yang diembankan kepada kami.

Kami sadar sepenuhnya tidaklah mudah menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat, masih begitu banyak persoalan yang belum terselesaikan, terabaikan, terlupakan dan terpinggirkan. Namun kami yakin dengan dukungan dan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan para wakilnya di DPRD maka ada banyak hal yang dapat kita perbuat dan kita capai.

Partai Demokrat Kabupaten Sintang ingin menggarisbawahi bahwa perlu peran serta dan kontrol yang terus-menerus dari masyarakat terhadap kinerja para wakilnya yang telah dipilih melalui proses pemilu kemarin. Harus dibangun mekanisme yang tepat untuk mengukur kinerja mereka sehingga jelas capaiannya dan tentu saja harus dapat dipertanggung-jawabkan.

Melalui forum ini kami akan berusaha memberikan informasi-informasi terkini mengenai kiprah wakil kami yang duduk di kursi legislatif, sehingga dengan demikian masyarakat dapat mengukur kinerja mereka.

Minggu, 25 Januari 2009

FALSAFAH PEMBANGUNAN

1. Latar Belakang


Pada masa sebelum krisis multidimensi 1997, prioritas pembangunan lebih dititikberatkan pada pembangunan ekonomi saja. Hal ini menyebabkan tolok ukur keberhasilan pembangunan terlalu berat didasarkan pada besaran-besaran ekonomi yang pada akhirnya mereduksi hakekat pembangunan itu sendiri.

Walaupun capaian pembangunan dilihat dari besaran-besaran tersebut sangat mengesankan, akan tetapi pada kenyataannya menyimpan berbagai permasalahan mendasar yang harus segera diatasi. Permasalahan tersebut antara lain meliputi : ketidakmerataan pembangunan baik dari segi akses produksi, ketimpangan sektoral maupun regional, ter-alieanasi-nya manusia Indonesia dari kemerdekaan berbudaya dan menunjukkan jati-diri, kecenderungan penyeragaman perilaku dan hilangnya budaya lokal, eksploitasi sumberdaya alam yang dimonopoli negara, dominannya pendekatan stabilitas politik untuk memperlancar pertumbuhan ekonomi, dan konsumerisme.

Pada era reformasi dewasa ini, belum cukup terlihat perubahan struktural yang jelas mengenai cara pandang pembangunan. Pembangunan masih dianggap sebagai upaya pencapaian besara-besaran ekonomi. Perlu ada semacam analisa komparatif untuk mencari paradigma pembangunan yang kita butuhkan untuk masa depan.

2. Menggali Falsafah Pembangunan

Falsafah Pembangunan

Filosofi dasar pembangunan Indonesia pada dasarnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang menyeluruh, dalam perspektif budaya, meliputi aspek pribadi manusia, lingkungan kemasyarakatan dan teknologi (anthropos, oikos, etnos). Singkatnya pembangunan harus berwawasan humanis dan emansipatoris. Dengan melibatkan aspek pribadi (anthropos), maka pembangunan seyogyanya dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Dengan demikian pembangunan harus menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas, terampil dan berbudi-pekerti luhur. Salah satu konsekuensinya adalah penyediaan hak dasar manusia Indonesia antara lain melalui penyediaan pendidikan, pangan, papan dan kesehatan oleh negara kepada setiap warga negara.

Pembangunan juga harus mempertimbangkan lingkungan dimana manusia hidup (oikos). Pembangunan yang membawa dampak kerusakan lingkungan, walaupun pada saat yang sama membawa pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan, pada dasarnya tidak menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Dalam hal demikian, alternatif pola eksploitasi sumberdaya alam selayaknya menjadi isu utama.

Aspek kemasyarakatan (etnos) juga penting menjadi target pembangunan. Kebebasan menjalankan agama dan mempertahankan tradisi lokal merupakan kearifan hakiki yang harus dijamin oleh negara. Semua alasan pembangunan yang mengabaikan prinsip-prinsip etnos berarti menyalahi tujuan pembangunan. Penghapusan kearifan budaya lokal demi penyeragaman administrasi pemerintahan tidak menghargai aspek etnos pembangunan.

Aspek tekne juga menjadi pertimbangan pembangunan. Salah satu ciri perkembangan peradaban manusia adalah kemampuannya menemukan teknologi untuk mempermudah kehidupan. Akan tetapi apabila teknologi itu harus diimpor dengan harga mahal tanpa ada transfer pengetahuan, maka tujuan pembangunan manusia Indonesia telah melenceng dari rel-nya walaupun menghasilkan pertumbuhan secara cepat dari sisi output.

Model Pembangunan

Dengan memahami tinjauan filosofi tentang esensi suatu pembangunan sebagaimana telah diuraikan, karena itu suatu model pembangunan pada dasarnya harus memenuhi beberapa prinsip nilai berikut ini :

  1. Pertumbuhan ekonomi untuk memerangi kemiskinan (efek having) ;
  2. Pertumbuhan diri yang sangat penting untuk meniadakan alienasi baik secara pribadi maupun sosial (efek being) ;
  3. Solidaritas bangsa untuk menghindari disintegrasi ;
  4. Partisipasi masyarakat, bukan marginalisasi ;
  5. Pemerataan untuk menghindari ekploitasi ;
  6. Otonomi sehingga tidak terjadi alienasi atas kemandirian ;
  7. Keadilan sosial ;
  8. Keamanan ;
  9. Keseimbangan lingkungan.
Poin pertama dan kedua menunjukkan manusia sebagai pelakunya (aktor). Poin ketiga sampai keenam struktur (pola sosial) dimana manusia tidak bisa lepas dari lingkungannya. Sedangkan poin ketujuh hingga kesembilan merupakan relasi dinamis antara aktor dan struktur. Model demikian merupakan model pembangunan emansipatoris yang mana sangat mencerminkan etos pembebasan. Pembebasan dimaksud mencerminkan spirit memperjuangkan keadilan dan persamaan hak, dengan menggali kembali norma dan pranata sosial yang selama ini pada hakekatnya hidup ditengah-tengah masyarakat. Komunikasi dan interaksi sosial-nya memerlukan pranata sosial yang tertib, disiplin dan patuh hukum. Model demikian juga bukan suatu value-free model, melainkan value-oriented model. Ini terlihat dalam konsep pembangunan nasional karena terkait dengan cita-cita politik. Dengan demikian, paradigma komunikasi dan dialog itu penting, bukan hanya paradigma kerja.

Pendekatan Pembangunan

Pendekatan pembangunan, pada akhirnya juga harus berubah. Kalau dahulu menggunakan pendekatan yang serba mengedepankan rasionalisme perhitungan dalam suatu proses pembangunan (neo-positivisme) yang sangat linear dan instrumental, sekarang harus menggunakan pendekatan realisme (berdasarkan kenyataan-kenyataan riil), konstruktivisme (bagaimana membentuk pembangunan berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut), dan kritisisme (terutama terhadap distorsi-distorsi sosial yang terjadi). Juga perlu menggunakan pendekatan desentralisme (bukan pada penyeragaman), yang pada aplikasi menghargai pluralisme budaya, adat dan local genius. Disamping itu, pendekatan mekanisme pasar sudah tidak bisa digunakan lagi, karena harus beralih ke pendekatan pemenuhan hak dasar (rights based approach) yang antara lain meliputi hak fisiologis, rasa aman, harga diri, kebersamaan dan aktualisasi diri.

3. Rekomendasi : Demokrasi Ekonomi sebagai Katalis

Pembangunan nasional yang kita perlukan adalah suatu pembangunan yang jangan lagi melihat persoalan kesejahteraan masyarakat hanya terbatas sebagai permasalahan teknis makro-ekonomi. Pembangunan nasional harus lebih mengedepankan upaya mencari jalan keluar permasalahan kesejahteraan masyarakat secara lebih struktural, dan meletakkan peran pembangunan ekonomi di tataran teknis pembangunan. Karenanya pembangunan ekonomi tidak perlu menjadi satu-satunya prioritas pembangunan, tetapi sebagai teknis dari pembangunan itu sendiri. Hal itu mengingat prioritas pembangunan adalah manusia itu sendiri baik sebagai subjek maupun objek. Untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pro-pertumbuhan, pro-penciptaan lapangan kerja, dan pro rakyat miskin, maka demokrasi ekonomi merupakan mekanisme yang sangat penting. Hal ini juga selaras dengan landasan konstitusi kita UUD'45.

Dewasa ini masalah yang dialami Indonesia sangat pelik dan kronis, antara lain (i) bayang-bayang inflasi tinggi, (ii) nilai tukar rupiah yang selalu bergolak, dan (iii) defisit anggaran yang kronis. Disamping itu permasalahan-permasalahan persediaan (supply-side) selalu terjadi sebagai akibat negara kepulauan, lemahnya infrastruktur transportasi, disamping terdistorsinya birokrasi sebagai pengemban pelayanan publik, telah menyebabkan inflasi inti (core-inflation) Indonesia tetap tinggi. Nilai tukar selalu bergejolak dan lemah karena tingginya kebutuhan impor sebagai akibat bangun struktur industri yang belum menunjukkan aspek kemandirian ekonomi.

Permasalahan yang dihadapi Indonesia tersebut merupakan permasalahan makro-ekonomi, akan tetapi penanganannya tidak boleh hanya dengan pendekatan teknis makro-ekonomi. Selama ini kita terlalu mudah memutuskan untuk mengimpor barang-barang yang sesungguhnya dapat kita buat sendiri dan cenderung tidak tekun membangun kapasitas dan kemampuan berproduksi dalam jangka panjang. Hal ini terekam dalam ketergantungan kita pada produk impor, mulai dari impor barang jadi hingga impor barang modal dan barang setengah jadi. Hal ini berujung pada permasalahan kebutuhan devisa yang besar, baik untuk memenuhi berbagai barang kebutuhan rakyat, hingga untuk keperluan investasi barang modal. Karena itu, harus ada pendekatan struktural untuk memutus mata rantai lemahnya makro-ekonomi.

Pertama adalah pembangunan pertanian. Hal ini disadari karena potensi penciptaan lapangan kerja sangat besar di sektor ini terutama bagi kelompok miskin, disamping potensi pertumbuhan yang besar apabila dikembangkan menjadi agro-industri. Pembangunan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bagian terbesar rakyat Indonesia, pada gilirannya akan memberikan landasan bagi berdirinya sektor industri manufaktur yang lebih kokoh, baik sebagai potensi pasar, penyedia tenaga kerja maupun bahan baku untuk diolah.
Kedua adalah pengembangan energi alternatif. Pembangunan tidak akan menghasilkan pertumbuhan kalau energi yang menggerakkanya habis. Energi atom dan bio-energi merupakan alternatif yang sangat potensial di samping energi fosil lainnya yang belum dikembangkan seperti batubara dan gas alam.
Ketiga adalah membangun industri bahan baku. Dengan ini, kita mengolah hasil bumi kita menjadi bahan baku industri sehingga melepaskan ketergantungan dari kebutuhan impor.
Keempat membangun industri manufaktur (yang mengolah hasi-hasil dan potensi sektor pertanian) dan barang modal, sehingga struktur industri Indonesia menjadi kokoh baik dari bahan baku, manufaktur (pemprosesan), dan barang modal. Disinyalir timpangnya industri menengah (missing the middle) dalam piramida struktur industri Indonesia telah mengurangi potensi nilai tambah yang cukup signifikan, sehingga potensi penyerapan tenaga kerja juga hilang.
Pola di atas menggambarkan operasionalisasi suatu demokrasi ekonomi dalam kehidupan ekonomi, dimana bercirikan terdesentralisasinya pelaku-pelaku ekonomi dengan akses faktor produksi terbuka bagi setiap warga, disamping target pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja bisa tercapai pada saat yang sama. Dengan demikian, demokrasi ekonomi memberikan peluang pada setiap warga untuk mengembangkan dan mengoptimalkan kapasitas diri sebagai aktor ekonomi, sehingga lebih berdaya beli, dan menciptakan pemerataan pendapatan dan lapangan kerja, dan pertumbuhan yang lebih berkualitas.
Dengan mengacu pada falsafah pembangunan dan model pembangunan yang telah diungkapkan di atas, terlihat bahwa pembangunan Indonesia jangan meninggalkan akar budaya. Pembangunan harus melibatkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan mampu menciptakan kesejahteraan. Sehingga akan terjadi humanisme dalam pembangunan.
Partai Demokrat sebagai suatu organisasi politik adalah salah satu wujud representasi masyarakat dapat ikut berperan dalam pembangunan nasional. Dengan jaringan organisasinya yang meluas hingga ke tingkat wilayah yang terendah (hingga pengurus ranting), serta konstituennya yang berasal dari berbagai kalangan dan lapisan, Partai Demokrat dapat menggali potensi kemandirian rakyat dan mendorong tumbuhnya kemampuan produktif elemen-elemen masyarakat baik dalam aspek kegiatan riil ekonomi maupun aspek pembiayaannya. Partai Demokrat dapat juga ikut mengawal jalannya iklim berusaha yang lebih berkeadilan dan mendorong penguatan-penguatan peran pranata dan lembaga sosial ekonomi yang secara khas pada hakekatnya hidup di masing-masing daerah. Bersama partai-partai dan kekuatan politik lainnya, Partai Demokrat dapat memperjuangkan terwujudnya pendekatan dan strategi pembangunan yang benar-benar sesuai dengan peningkatan harkat, kekuatan dan kemandirian pembangunan nasional.

Sabtu, 24 Januari 2009

VISUAL IDENTITY PARTAI DEMOKRAT


PENDAHULUAN


Citra dan reputasi partai adalah salah satu unsur utama bagi sebuah partai dalam usahanya untuk mewujudkan cita-cita mereka. Oleh karena itu, membangun reputasi dan citra partai yang sesuai dengan visi dan misi yang termuat dalam AD/ART adalah kewajiban bagi seluruh anggota partai dan simpatisannya tanpa terkecuali. Salah satu faktor penting pendukung citra dan reputasi partai tersebut adalah hadirnya identitas partai yang bisa berupa logo, teks atau akronim, warna dan elemen visual lain yang merepresentasikan sejarah, eksistensi, kepercayaan, filosofi, teknologi, sumber daya manusia, nilai-nilai etis dan kultural, strategi partai serta unsur penting lainnya.

PENJELASAN LOGO PARTAI DEMOKRAT

1. Elemen LOGOGRAM

Lambang Tristar
Partai Demokrat memiliki lambang berupa gambar bintang, bersinar tiga arah dengan warna merah putih pada kedua sisinya dengan latar belakang warna biru tua dan biru laut.
Bintang Merah Putih bersegitiga bermakna suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari tiga wawasan :
  1. Nasionalis-Religius : yang bermakna wawasan nasionalis, serta sekaligus bermoral agama.
  2. Pluralisme : yang bermakna mengakui dan menghargai serta merangkul berbagai dan semua ras, suku bangsa, profesi, jenis kelamin, agama dan kepercayaan terhadap TUHAN YANG MAHA ESA, serta keberadaan ciri khas setiap daerah yang menyatu sebagai Bangsa Indonesia.
  3. Humanisme : yang bermakna mengakui dan menjunjung tinggi nilai dan martabat perikemanusiaan yang bersifat hakiki dan universal, sebagai bukti bahwa Bangsa Indonesia adalah bagian yang integral dari masyarakat dunia.
Bendera
Warna Biru Laut yang terdapat di tengah, melambangkan kesejukan penuh kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam perjuangan dan upaya mewujudkan cita-cita bangsa.
Warna Biru Tua yang terdapat pada bagian atas dan bawah, melambangkan bahwa dalam memperjuangkan dan mengupayakan terwujudnya cita-cita bangsa, maka bersikap tegas, mantap, percaya diri dan penuh optimisme yang senantiasa menjadi ciri utama yang harus dianut semua unsur bangsa dan masyarakat.

2. Makna LOGOGRAM

Warna Merah Putih di masing-masing sisi bintang dengan latar belakang Biru Laut, arti warna Merah Putih adalah kebangsaan atau nasionalisme, dan warna biru berarti Humanisme di tengah pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia atau internasionalisme, yang merupakan wawasan Partai Demokrat.

Warna dasar Biru Laut, seperti halnya samudra yang membentang luas sebagai terminal akhir bagi aliran dan muara dari berbagai sungai yang membawa segala macam limbah, membaur dan menyatu menjadi jernih, namun terlihat berwarna kebiruan, tenang, damai, demikian pula halnya Partai Demokrat, tampil sebagai partai politik yang mampu menghimpun segenap warga Negara Indonesia untuk hidup bersama dan berdampingan secara damai, dan saling menghormati antar sesama anak bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, agama, ras dan golongan.

PENJELASAN SLOGAN/TAGLINE PARTAI DEMOKRAT

Partai Demokrat sebagai partai yang lahir dari rakyat dan berkembang besar karena dukungan rakyat, menyadari sepenuhnya bahwa peran dan simpati dari rakyat sebagai kekuatan utama partai. Berangkat dari fenomena ini maka Partai Demokrat memilih slogan/tagline "Berjuang untuk Rakyat" sebagai satu-satunya slogan/tagline partai yang diangkat pada masa kampanye 2009 sekarang.

Slogan/tagline "Berjuang untuk Rakyat" dianggap tepat untuk melanjutkan slogan/tagline Partai Demokrat yang sebelumnya yaitu "Nasionalis - Religius" karena berbagai alasan kuat sebagai berikut :
  1. Slogan/tagline "Berjuang untuk Rakyat" mampu menunjukkan keberpihakan dan tekad Partai Demokrat untuk terus berjuang bersama-sama dengan seluruh rakyat sekaligus mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.
  2. Semangat slogan/tagline "Berjuang untuk Rakyat" sangat sesuai dengan visi partai yang termuat dalam AD/ART yaitu bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.
  3. Slogan/tagline "Berjuang untuk Rakyat" mampu menggambarkan apa yang telah diperjuangkan oleh pemerintahan Presiden SBY yang jelas merupakan kader utama dari Partai Demokrat, sekaligus menunjukkan tekad dan dukungan untuk melanjutkan perjuangan tersebut pada periode yang akan datang.
PENJELASAN NOMOR URUT PARTAI DEMOKRAT

Angka 31 adalah nomor urut resmi Partai Demokrat sebagai partai peserta Pemilu 2009 yang diperoleh oleh Partai Demokrat berdasarkan keputusan dari KPU yang ditentukan secara undian.

Selanjutnya angka 31 ini akan menjadi angka identitas resmi Partai Demokrat yang selalu menyatu dengan bendera dan logo Partai Demokrat khususnya pada periode Pemilu 2009.

Sumber : Visual Identity Manual Partai Demokrat oleh foxindonesia

Minggu, 04 Januari 2009

KONSOLIDASI INTERNAL PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN SINTANG

Dalam menghadapi Pemilu Legislatif 2009, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Sintang telah selesai melaksanakan konsolidasi internal organisasi sebagaimana diamanatkan Rapat Kerja Cabang I ( Rakercab I ) Partai Demokrat Kabupaten Sintang.

Adapun pelaksanaan Rakercab I Partai Demokrat Kabupaten Sintang yang diselenggarakan pada tanggal 29 Februari 2008 - 1 Maret 2008 selain merupakan amanah konstitusional partai di tingkat DPC, tetapi juga merupakan wadah untuk merumuskan langkah-langkah yang bersifat nyata, responsif, kreatif dan tepat sasaran guna pencapaian cita-cita perjuangan partai.

Berdasarkan hasil Rakercab I Partai Demokrat Kabupaten Sintang maka dikeluarkan rekomendasi sebagai upaya mempertajam target pencapaian dalam rangka pemenangan Pemilu Legislatif 2009 yaitu : 1. KIRKA ( perkiraan keadaan ) ; 2. RENOPS ( rencana operasional ).

Dengan berpedoman rekomendasi ini maka DPC Partai Demokrat Kabupaten Sintang mengambil langkah-langkah strategis yang meliputi :


  1. Melaksanakan Musyawarah Anak Cabang ( Musancab ) di 14 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sintang.

  2. Konsolidasi kepengurusan sampai tingkat ranting ( DPRt/Desa ) dan anak ranting ( DPARt/Dusun ).

  3. Melakukan pemutahiran data base anggota dengan melakukan pendataan ulang Kartu Tanda Anggota ( KTA ) yang telah diterbitkan.

  4. Rekrutmen anggota baru secara berkesinambungan dan terus-menerus.

  5. Membentuk koordinator kecamatan berdasarkan Daerah Pemilihan yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Sintang.

Dengan telah selesainya seluruh proses konsolidasi tersebut, maka kader - kader Partai Demokrat Kabupaten Sintang yang ikut meramaikan bursa pencaleg-kan pada Pemilu 2009 dapat menggunakan jaringan yang sudah ada di seluruh wilayah Kabupaten Sintang dengan sebaik - sebaiknya untuk melakukan sosialisasi program partai, sosialisasi pencapaian pemerintahan SBY dan tentu saja memperkenalkan diri kepada konstituen partai.